Ironi di Setwan DPRD, Bendahara Kosong, GU Tersendat, Perjalanan Dinas Tetap Jalan
Post by Redaksi
Radar Ekpress.com Bengkulu Utara—
Sikap Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD yang membiarkan kekosongan jabatan bendahara serta belum Cairnya Ganti Uang (GU), namun tetap mengizinkan aktivitas perjalanan dinas berjalan seperti biasa, memunculkan ironi yang menyesakkan nalar.
Di tengah tata kelola keuangan yang pincang, roda belanja justru terus diputar tanpa fondasi administrasi yang semestinya.
Kekosongan bendahara bukan persoalan sepele. Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, bendahara memegang peran kunci sebagai simpul kontrol dan pertanggungjawaban. Ketika posisi strategis ini dibiarkan kosong, sementara GU tidak berjalan, semestinya ada kehati-hatian ekstra dalam setiap pengeluaran negara. Namun fakta di lapangan menunjukkan, perjalanan dinas tetap dilaksanakan seolah-olah tidak ada persoalan mendasar.
Kondisi ini menuai sorotan tajam dari pengamat kebijakan publik, Buyung Karim. Ia menilai praktik tersebut sebagai bentuk kelalaian serius yang tidak bisa dianggap ringan.
“Membiarkan jabatan bendahara kosong, GU tersendat, tetapi perjalanan dinas tetap dijalankan adalah bentuk kelalaian serius dalam tata kelola keuangan negara. Ini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan praktik yang berpotensi menyeret institusi ke persoalan hukum,” tegas Buyung Karim.
Menurutnya, keberanian menjalankan belanja perjalanan dinas tanpa dukungan sistem keuangan yang lengkap justru menunjukkan adanya pembiaran sistemik yang berbahaya. Ia menilai asas kehati-hatian dan prinsip akuntabilitas keuangan publik telah diabaikan.
Ironi ini semakin terasa ketika rakyat kerap disuguhi jargon transparansi dan tertib administrasi, namun realitasnya berbanding terbalik. Kekosongan bendahara dan mandeknya GU seharusnya menjadi alarm keras untuk menghentikan sementara belanja yang tidak mendesak, bukan malah dijadikan celah untuk tetap menjalankan kegiatan.
“Situasi tersebut patut menjadi perhatian serius aparat pengawas internal, auditor, hingga aparat penegak hukum. Sebab, jika pembiaran seperti ini terus dinormalisasi, bukan tidak mungkin Setwan DPRD tengah berjalan di jalur rawan yang berujung pada persoalan akuntabilitas dan dugaan penyimpangan anggaran,”pungkasnya.
