Rekon TA 2025 Tersendat, UP DPRD Bengkulu Utara Tak Kunjung Cair Dinas Luar Tetap Mengalir
RadarEkpress.Com || BENGKULU UTARA – Proses rekonsiliasi (rekon) anggaran Tahun Anggaran 2025 di lingkungan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara hingga akhir Februari dikabarkan belum sepenuhnya rampung. Dampaknya, Uang Persediaan (UP) yang menjadi penopang operasional sekretariat disebut belum juga cair.
Ironisnya, di tengah belum tersedianya dukungan kas melalui UP, permintaan perjalanan dinas (dinas luar/DL) justru disebut tetap mengalir. Sejumlah agenda kedewanan terus diajukan, memunculkan tanda tanya mengenai kesiapan manajemen anggaran di awal tahun.
Sumber internal menyebutkan, rekon masih dalam tahap penyelarasan antara dokumen perencanaan dan sistem penatausahaan. Proses tersebut membuat administrasi belum sepenuhnya dinyatakan tuntas.
“Masih tahap penyesuaian supaya tidak menjadi temuan di kemudian hari,” ujar salah satu sumber, Sabtu (21/2).
Namun kondisi itu dinilai kontras. Di satu sisi, UP belum cair karena rekon belum selesai. Di sisi lain, aktivitas dinas luar tetap berjalan. Situasi ini dinilai berpotensi menimbulkan tekanan administratif jika tidak diiringi perencanaan kas yang matang.
Buyung Karim menilai, persoalan tersebut bukan sekadar kendala teknis biasa.
“Ini logikanya terbalik. UP belum cair karena rekon belum selesai, tapi permintaan dinas luar tetap mengalir. Kalau manajemen kasnya tertib, tidak mungkin kegiatan jalan tanpa kesiapan anggaran. Jangan sampai terkesan dipaksakan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti aspek kepemimpinan dan pengendalian internal. Terlebih, pejabat yang kini menjabat Sekwan sebelumnya telah mengemban tugas sebagai Pelaksana Tugas (PLT).
“Ini bukan sekadar soal teknis administrasi. Ini soal kendali dan perencanaan. Kalau sejak awal tahun sudah tersendat, berarti ada yang tidak beres dalam pengelolaan. Publik berhak tahu siapa yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Menurutnya, rekon merupakan fondasi tertib administrasi. Jika tahapan awal saja belum klir, maka risiko pada proses berikutnya semakin besar.
“Kalau rekon belum rampung tapi aktivitas dinas luar terus diajukan, ini berisiko secara administratif. Jangan sampai tata kelola keuangan berjalan dulu, aturannya menyusul,” pungkas Buyung.
Hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan resmi dari pihak sekretariat terkait belum cairnya UP maupun strategi pengelolaan kegiatan dinas luar di tengah kondisi tersebut. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi guna menghadirkan informasi yang utuh dan berimbang. [ RE ]
