Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Bengkulu Utara: Aktivis Tantang Kejari, Berani Ungkap Aktor Besar
Editor By : Redaksi
RADAR EKPRESS.COM – Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia terus menggema di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Aparat penegak hukum—Kejaksaan, Kepolisian, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)—gencar menindak berbagai kasus, dari pusat hingga daerah. Namun, di balik langkah-langkah besar ini, masih ada pertanyaan yang menggantung: Seberapa jauh keberanian hukum menembus tembok kekuasaan.
Salah satu kasus yang kini menyita perhatian publik adalah dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. Kejaksaan Negeri (Kejari) Argamakmur telah bergerak cepat. Pada Selasa, 14 Februari 2025, tim penyidik menggeledah kantor Sekretariat DPRD, menyita sejumlah barang bukti yang mengindikasikan adanya penyimpangan serius dalam penggunaan anggaran.
Namun, di tengah geliat pengungkapan kasus ini, muncul pertanyaan besar: Apakah hanya staf dan pegawai teknis yang akan dimintai pertanggungjawaban? Atau ada aktor-aktor yang lebih berkuasa di balik tirai.
Deno Marlando, aktivis anti korupsi yang selama ini vokal menyuarakan transparansi, menilai bahwa peran pimpinan DPRD dalam kasus ini tak bisa begitu saja dikesampingkan. Baginya, setiap keputusan anggaran seharusnya berada dalam pengawasan ketat. Bagaimana mungkin dana miliaran rupiah bisa diselewengkan tanpa persetujuan atau setidaknya pembiaran dari pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi?
“Apakah Kejari Argamakmur berani menelusuri kasus ini hingga ke level pimpinan DPRD? Atau, apakah skandal ini hanya akan berhenti di tangan staf dan pegawai teknis?” tantangnya.
Deno menegaskan bahwa korupsi bukan sekadar kesalahan administratif. Di balik angka-angka yang dicurangi, ada mekanisme kekuasaan yang memungkinkan kejahatan ini terjadi. Jika benar ada indikasi keterlibatan unsur pimpinan DPRD, maka pengusutan tak boleh terhenti di tataran bawah.
Deno dan rekan-rekan aktivis telah menyiapkan langkah nyata. Mereka akan turun ke jalan, menggelar aksi damai di depan kantor Kejari Bengkulu Utara, mengawal kasus ini agar tak berakhir sebagai sekadar berita yang dilupakan.
“Kami akan memastikan kasus ini tidak berhenti di level pegawai teknis. Pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa tebang pilih. Jika ada pejabat yang terlibat, mereka juga harus dimintai pertanggungjawaban!” tegasnya.
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa. Ini adalah ujian keberanian hukum. Publik menanti, apakah Kejari Argamakmur akan berdiri tegak membongkar semua aktor di balik skandal ini, ataukah keadilan akan kembali tumpul di hadapan mereka yang berkuasa.
“Apakah hukum akan benar-benar berjalan tanpa pandang bulu, Ataukah ada kekuatan politik di balik layar yang akan membuat kebenaran ini dibungkam?” pungkas Deno.
