Hari Kedua di Enggano, Ketua DPRD Bengkulu Utara Dampingi Bupati Tinjau Layanan Dasar
Radar ekpress.com– Memasuki hari kedua agenda berkantor di Pulau Enggano, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Parmin, S.IP, kembali mendampingi Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, S.E., M.AP, dalam rangkaian kegiatan lapangan yang menjadi bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan di Wilayah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (3T), Rabu (16/7/2025).
Kegiatan di hari kedua ini difokuskan pada peninjauan sektor-sektor strategis pelayanan publik dan infrastruktur vital yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Kecamatan Enggano. Beberapa titik lokasi yang dikunjungi antara lain Puskesmas Malakoni, Rumah Sakit Bergerak Enggano, Pustu Desa Kaana, SMP Negeri 17 Bengkulu Utara, lahan cetak sawah di kawasan Trans Malakoni, serta PLTD dan SPBU Enggano.
Bupati Arie dalam keterangannya menegaskan bahwa kehadiran pemerintah bersama unsur Forkopimda di lapangan merupakan bentuk komitmen dalam memastikan pelayanan publik berjalan optimal di daerah terluar.
“Kami bersama Forkopimda hadir langsung untuk memastikan seluruh pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar. Mulai dari layanan kesehatan oleh dokter dan perawat, proses belajar mengajar di sekolah, peninjauan lahan pertanian, hingga pengecekan ketersediaan listrik dan BBM – semua kami cek satu per satu,” tegas Bupati Arie.
Sementara itu, Ketua DPRD Bengkulu Utara, Parmin, S.IP, mengungkapkan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat penting untuk mendukung percepatan pembangunan di wilayah 3T, termasuk di Enggano yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
“Kami di DPRD akan terus mendorong dan mengawal setiap program pembangunan yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat, terutama di daerah-daerah seperti Enggano. Kehadiran kita di sini bukan hanya simbolis, tapi bagian dari komitmen bersama untuk menjawab tantangan dan kebutuhan riil masyarakat,” ujar Parmin.
Kegiatan ini menjadi bukti konkret bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mendorong pemerataan pembangunan, termasuk di wilayah yang selama ini kurang terjangkau.
